Pendapat Tokoh Tentang Hubungan antara Negara dengan Hukum

· Uncategorized
Penulis

Pendapat Tokoh Tentang Hubungan antara Negara dengan Hukum

Menurut Max Boli Sabon,menurut teori kedaultan hukum,yang memiliki kekuasaan terringgi adalah hukum,karena baik raja/penguasa,rakyat,maupun negara itu sendiri senuanya tunduk kepada hukum. Hukum merupakan penjelmaan dari salah satu bagian perasaan manusia,yang dalam perhubungannya dengan manusia-msnusia lain penjelmaan tersebut dalam bentuk norma. Ada bermacam-macam norma,dan norma-norma ituitu terlepas dari kehendak individu yang bersangkutan,namun berlaku bagi individu yang bersangkutan. Demikian pula hukum sendiri adalah terlepas dari negara,akan tetapi berlaku bagi negara.

(Max Boli Sabon, 1994:119).

Dan kalau menurut Samidjo,

bahwa hukum lebih fundamental daripada negara. Oleh karena itu,hukum dapat mengikat negara. Teori ini membentuk bangunan negara hukum,yaitu suatu negara yang bekerja berlandaskan pada hukum,undang-undang dasar atau konstitusi,dan berlandaskan tata tertib hukum. (Samidjo,1986:308)

 

Menurut Decharvi Hubungan Negara Dengan Hukum. Negara, jika di definisikan adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent(wikipedia). Jika berbicara tentang sistem atau aturan yang berlaku tentu itulah yang di sebut dengan hukum, dan jika  membicarakan hubungan negara dengan hukum pasti akan banyak sekali pendapat, namun yang pasti hukum di buat bertujuan untuk kepentingan dan keadilan untuk rakyat dalam negara tersebut.

Jika saja di negara tidak di berlakukan hukum, tentu orang-orang yang ada dalam sebuah negara akan melakukan semua yang dia mau tanpa aturan, dan tentu berlaku hukum rimba yang kuat menindas yang lemah. Hukum bertujuan untuk menghapuskan semua perbedaan keadilan untuk warga negaranya, dan hukum juga tidak memandang berat sebelah atau pilih kasih siapa pun yang bersalah dan memang harus dihukum ya memang harus di hukum sesuai dengan perbuatan atau kesalahan yang di lakukan oleh seseorang baik dia Presiden sekali pun jika melanggar hukum harus tetap di hukum, jika tidak mau di hukum pasti Rakyat yang akan menghukum😀.

Jadi intinya hubungan negara denga hukum adalah, hukum sebagai pengawas atau pengatur supaya warga negaranya bisa melakukan sesuatu dengan sesukanya dan melanggar aturan-aturan yang merugikan orang lain

Dalam hal hubungan antara negara dengan hukum,maka terdapat beberapa teori yang dapat digunakan.Teori pertama mengatakan bahwa negara berada diatas hukum (negara lebih tinggi kedudukannya daripada hukum, negara yang membentuk hukum). Teori kedua mengatakan bahwa hukum berada diatas negara (hukum mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada negara, hukum yang membentuk negara). Teori ketiga mengatakan bahwa negaa dan hukum adalah sama.

1. AJARAN KEDAULATAN NEGARA
Menurut John Austin,yang melihat tiap peraturan hukum sebagai suatu “command of the lawgiver” maka orang harus memisahkan antara “positive law” dan “ethics”(ideal law).
selanjutnya dipaparkan bahwa pandangan Austin yang luas,hukum harus dianggap sebagai perintah dari penguasa. Hukum positif adalah suatu peraturan bernuat yang umum,yang diberikan oleh golongan yang kedudukan politisnya lebih tinggi kepada golongan yang kedudukan politisnya lebih rendah.

2. AJARAN KEDAULATAN HUKUM
Ajaran ini menganggap bahwa hukum lebih fundamental daripada negara. Oleh karena itu,hukum dapat mengikat negara. Teori ini membentuk bangunan negara hukum,yaitu suatu negara yang bekerja berlandaskan pada hukum,undang-undang dasar atau konstitusi,dan berlandaskan tata tertib hukum. (Samidjo,1986:308)
Kabe menyatakan bahwa dalam kenyataannya negara tunduk kepada hukum. Pandangan Krabe tersebut ditanggapi oleh Jellinek dengan mengemukakan teori selbstbindung,yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa negara dengan sukarela mengikatkan diri atau mengharuskan dirinya tunudk kepada hukum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri. Sedangkan faktor-faktor penyebab negara menjadi sukarela untuk tunduk kepada hukum dijawab oleh Jellinek bahwa di ndalam lapangan hukum,di dampingfaktor kemasyarakatanjuga ada faktor ideal,yaitu rasa hukum,kesadaran hukum,dan rasa keadilan.

3. AJARAN HUKUM MURNI
Hans kelsen menggambarkan bentuk teori yang ketiga,yaitu bahwa negara merupakan suatu ketertiban kaidah. Ketertiban negara adalah personifikasi dari ketertiban hukum. Kaarena itu,maka negara dan hukum adalah pengertian yang sama (identik)

 

 

  1. Negara Hukum Indonesia

Indonesia diidealkan dicita-citakan oleh the founding father sebagai suatu negara hukum (Rechsstaat/ The Rule of Law) .

 Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum” . Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat.
            Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD ’45, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechsstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus diper¬tanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.
            Unger memberikan pengertian hukum sebagai berikut, “In the broadest sense, law is simply any recurring mode of interaction among individual and groups, together with the more or less explicit acknowledge by these groups and individuals that such patterns of interaction produce reciprocal expectations of conduct that ought to be satisfied. i shall call this customary or interactional law. Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Adapun yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di Atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
            Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the filosopher king). Namun, dalam bukunya the Statesmen dan the law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintah yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukan¬nya.
            Selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang di¬bayangkan sebagai faktor penentu dalam penyeleng¬garaan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan masyarakat (celsea), di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.
            Namun, penjabaran ide negara hukum tersebut belum pernah dirumuskan secara komprehenshif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum secara sektoral. Maksudnya hukum jangan hanya dilihat dalam hal pembentukan dan pengembangan hukum saja, tetapi hukum harus dipahami dari berbagai aspek yang terintegrasi yaitu politik, sosial, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu hendaknya hukum dipahami sebagai satu kesatuan sistem, sedangkan negara dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu negara hukum.
            Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Meskipun mengalami beberapa perubahan, namun rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adalah sesuatu yang konstitusional.
            Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jauh sebelum itu Muhammad Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang dan karenanya harus jauh dari kesewenang-wenangan atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan berbagai pertikaian. Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara polisi atau militer di mana polisi dan tentara memegang kekuasaan dan keadilan. Juga bukan negara machtsstaat di mana tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan tindakan sewenang-wenang.
Sebagai negara hukum maka negara Indonesia lebih mengutamakan aturan hukum untuk menegakkan rasa kea¬dilan dalam masyarakat dibanding dengan menggunakan kekuatan militer maupun persenjataan. Karena kekuatan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan hukum dan keadilan melainkan akan menambah beban hukum atau bahkan akan merusak atau menodai tujuan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka seluruh komponen negara harus mengedepankan hukum untuk mengatur negara. maka keadilan yang dicita-citakan akan dapat tercapai sesuai dengan keinginan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Sedangkan Syahran Basah mengidentifi¬kasikan nega¬ra hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat bahwa meng¬ingat Pancasila dijabar¬kan di dalam beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945 seperti Pasal 27, 28, 29, 30, dan 34 maka di negara hukum Indonesia terdapat hak dan kewajiban azasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan tapi juga harus di¬tegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati hak orang lain, mengindahkan perlin-dungan/kepentingan keselamat¬an bangsa serta moral umum, dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Di dalam konsepsi yang demikian, hak perorangan diakui, dijamin dan dilindungi namun dibatasi oleh: pertama, fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik, dan kedua, corak masyarakat Indonesia yang membebankan manusia perorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan sesamanya. Di dalam konsepsi demikian, menurut Paulus Effendi Lotulung, terdapat asas keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
Senada dengan berbagai identifikasi tersebut, Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa negara hukum Indonesia agak berbeda dengan Rechstaat maupun the rule of law. Rechstaat mengedepankan wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigeheid. The rule of law mengutamakan prinsip equality before the law, sedangkan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengede¬pankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum Pancasila, yakni terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyele¬saian sengketa secara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir. Sedangkan sejauh menyangkut HAM, yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban tetapi jalinan yang seimbang antara keduanya. Maka menurut Hadjon elemen-elemen penting dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:
1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, dan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
Sebagai negara hukum Indonesia harus memper-hatikan prinsip pokok negara hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://donnyland.blogspot.com/2011/11/

http://alimansyur.blog.unissula.ac.id/

http://wingsoff.wordpress.com/2011/11/16/hubungan-negara-dengan-hukum-tugas-isd/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: